Indonesia Tidak Butuh Hak Sensor Twitter, Cukup UU ITE

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak akan menggunakan hak sensor tweet yang ditawarkan oleh Twitter. Namun demikian, bukan berarti Indonesia memberikan kebebasan tanpa adanya sensor di ranah jejaring sosial.

Menurut Kepala Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewabroto, pemerintah memang tidak menggunakan hak sensor Twitter, karena memang sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni salah satunya UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). "Kami tidak ingin melakukan silent sensor atau sensor diam-diam. Kalau ada yang perlu disensor kami akan membicarakannya dengan publik. Tapi, kami bukan berarti tidak memberlakukan sensor," kata Gatot.

Twitter sejauh ini memang memberlakukan layanan yang mengundang kontrovesi tersebut agar membentuk sebuah jalan tengah supaya layanan mikrobloggingnya tidak dilarang hadir di negara tertentu. Twitter menawarkan hak istimewa ini, karena ide tiap negara berbeda soal kebebesan berekspresi. Gatot kemudian menjelaskan seandainya suatu saat ada masalah yang menimbulkan keresahan di publik, pemerintah akan bertindak sambil membicarakan hal tersebut dengan masyarakat. Menurutnya batasan terhadap twitt sudah ada dalam Undang-Undang No 11/2008 tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Publik harus aware dengan etika di Twitter. Kalau ada yang nge-tweet tiba-tiba digugat dengan  UU ITE, pasal 27 sampai 37, jangan kaget. Karena etika di Twitter cukup dengan itu," tambahnya. Dia juga menerangkan tidak khawatir dengan kemungkinan Twitter digunakan sebagai alat revolusi. Misalnya seperti di negara Arab yang ingin menutup Twitter setelah revolusi.

Sejauh ini baru dua negara yang bakal menggunakan hak menyensor dari Twitter ini, yaitu Thailand dan China. Khusus buat China, negara ini memang ketat dalam mengontrol tindak tanduk kegiataan yang terjadi di dunia maya, karena imbasnya terkadang bisa berefek jauh hingga ke dunia luar.